|

Saran Dan Pengaduan


|6652| 04 12 2017Yolyus
Perihal : Pengaduan developer bermasalah.
Saya sebagai debitur dari BTN untuk KPR di Grand Ciomas Asri, Bogor. Saya melakukan akad di bulan Maret tahun 2015. Sampai saat ini perumahan belum kunjung rampung, fasum sama sekali belum terbangun, kami krisis air bersih. Dari masterplan total sebanyak 84 rumah, saat ini baru terbangun kurang lebih 15 - 20 rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nama developernya PT Loena Propertindo. Saya berkali-kali mencoba bertanya kepada BTN selaku kreditur, tetapi tetap tidak ada solusi. Sekarang ada lebih dari 10 KK yang sudah tinggal disana dengan kondisi yang memprihatinkan. Mohon pencerahannya.
Jawaban :Sdr. Yolyus, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:
1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah nomor 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bahwa pada pasal 25 ayat (3) huruf b terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dan PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;

2) Sebelum dilakukan akad kredit, seharusnya fisik bangunan telah berfungsi;

3) Kami sarankan Saudara Yolyus berkoordinasi dengan PT Loena Propertindo, Bank BTN dan PPDPP terkait kondisi keadaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tersebut, dan apabila Saudara merasa dirugikan, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

4) Alamat korenspondensi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang Pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan alamat Jl. Falatehan II No 27 Melawai-Kebayoran Baru Jakarta Selatan 021-27510964.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6650| 03 12 2017FAJAR SETIADI ST
Perihal : Hukum
Banyak pegawai dpu di pusat dan di daerah terjerat hukum dan masuk penjara.apa tindakan pemerintah dan kementrian PU?
Jawaban :Sdr. Fajar Setiadi, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa kami akan mengikuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Subbag. Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6649| 01 12 2017Bambang Suryadarma
Perihal : Parit Drainase Buntu
Mohon perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang....

Mohon bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum agar membantu mengatasi masalah Drainase dan Parit disepanjang Jalan Galang Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Warga mengalami kebanjiran jika hujan turun karena air tidak mengalir disebabkan oleh drainase dan parit utama disisi jalan utama BUNTU.

Saya adalah anak desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam yang sekarang berdomisili di Palembang.

Mohon hal ini bisa ditindak lanjuti untuk kepentingan warga Desa Pagar Merbau III.

Best Regards
Bambang Suryadarma
Jawaban :Sdr. Bambang Suryadarma, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Sehubungan dengan pengaduan saudara, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah setempat.Silakan Saudara dapat berkoordinasi dengan Pemda/ Dinas PU terkait.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Subbag Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6646| 26 11 2017Muhammad Iqbal
Perihal : Pengajuan complain rumah yang belum direapon
Selamat malam

Saya Muhammad Iqbal
Mengambil rumah di perumahan kirana cikarang blok F 10/11
Pengajuan claim garansi rumah 20 November 2017

Hari ini saya ingin mengadukan pihak PT. Argosubur Sentosa atas belum diresponnya claim saya sampai saat ini.
Sampai saat ini rumah saya belum bisa ditempati dikarenakan banyak kerusakan dan pengerjaan yang asal asalan. Padahal di perjanjian akad rumah seharusnya bisa ditempati dan tak perlu banyak yang diperbaiki. Dan juga meteran listrik pun belum terpasang sampai saat ini.
Saya memohon agar pengaduan saya ini dapat ditindaklanjuti ke pihak PT. Argosubur Sentosa.

Besar harapan saya untuk bisa menempati rumah pertama saya secepatnya.

Terima kasih atas perhatiannya

Salam hormat
Muhammad Iqbal
Jawaban :Sdr. Muhammad Iqbal, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah nomor 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bahwa pada pasal 25 ayat (3) huruf b terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dan PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi.

2) Sebelum dilakukan akad kredit, seharusnya fisik bangunan telah berfungsi;

3) Kami sarankan Saudara Muhammad Iqbal berkoordinasi dengan PT Argosubur Sentosa, Bank BTN dan PPDPP terkait kondisi keadaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tersebut, dan apabila Saudara merasa dirugikan, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

4) Alamat korenspondensi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang Pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan alamat Jl. Falatehan II No 27 Melawai-Kebayoran Baru Jakarta Selatan 021-27510964

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6640| 20 11 2017Ignatius Alvino
Perihal : Apartemen di Stasiun Tanjung Barat
Mohon izin. Saya sangat membutuhkan hunian. Terkait apartemen di stasiun tanjung barat yang sedang pembangunan, bagaimana prosea u tuk memiliki apartemen tsb? Trimakasih
Jawaban :Sdr. Ignatius Alvino, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan dan akan kami koordinasikan ke Ditjen Penyediaan Perumahan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6639| 17 11 2017afrizal
Perihal : bantuan bedah rumah tahun 2017
BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN 2017 bantuan pusat ..DI DESA SEPADU KEC.SEMPARUK KAB.SAMBAS DI DUGA KUAT GUNAKAN BAHAN ASAL ASALAN...DI LIHAT DARI BAHAN KAYU....
Jawaban :Sdr. Afrizal, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1. PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan klarifikasi kepada tim teknis Kab. Sambas, Korfas Kab. Sambas dan TFL Desa Sepadu. Diperoleh informasi bahwa pada bulan Oktober 2017 bahan bangunan berupa kayu yang kualitasnya tidak sesuai telah dikembalikan kepada penyedia/toko bahan bangunan dan telah diganti dengan bahan bangunan baru.

2. Berdasarkan surat tanggapan dari PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, per tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan klarifikasi oleh Tim Teknis Kab. Sambas dan tidak ada lagi tuntutan dari pelapor karena pelapor telah melihat bahwa bahan bangunan kayu yang dilaporkan berkualitas tidak sesuai telah ditukar dengan kayu yang baru oleh pihak toko/penyedia bahan bangunan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6637| 16 11 2017Dinastry budiharjanto
Perihal : Saran untuk pengisian pegawai
Selamat malam . perkenalkan saya dinastry....seorang PNS daerah ....menanggapi tahun 2017 dimana kementrian PU membuka lowongan CPNS yg sangat banyak....kalo boleh memberi saran bisakah ada kebijakan dari kementerian untuk memberi peluang PNS daerah mengisi kekosongan tsb....dulu di formasi memang membutuhkan formasi teknik...namun kenyataan berbeda...karena jujur saya dan teman2 saya yg berijazah D3 teknik sipil banyak yg ditempatkan tidak sesuai keahliannya...ada yg administrasi kantor dan keuangan....atas dasar itu kami berharap sebagai PNS juga bisa diberi kesempatan memiliki karir yg sesuai keahlian kami dan berguna bagi negara ini...
Jawaban :Sdr. Dinastry Budiharjanto, Yth.Terimakasih atas Saran dan Pengaduan yang Saudara sampaikan, Akan menjadi perhatian kami dan akan kami teruskan ke Biro Kepegawaian Kementerian PUPR.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6633| 15 11 2017Somad
Perihal : perubahan status tanah sewa ke shm
saya menempati tanah milik pt pjt II dan stiap tahunnya dimintai biaya sewa ±rp 2000.000
dgn rincian 56mtr rumah semi permanen dan ±400mtr palawija,
Dan saya merasa biaya sewa terlalu tinggi, setelah konfirmasi ke pihak pt pjt II silhkan alihkan status lahan sewa ke shm melalui kementrian pu yg berada di jl patimura.
dan maksud pengaduan ini apa konfirmasi dari pt pjt II itu benar bahwa lahan yang saya tempati bisa di alihkan statusnya?
Jawaban :Sdr. Somad, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1. Sebelum pengalihan atas objek dimaksud perlu mendapat informasi tambahan sebelum dilakukan pengalihan status dari sewa ke SHM.

2. Informasi yang diperlukan sebelum pengalihan status sebagaimana dimaksud meliputi dasar penghunian Sdr. Somad, dan status atau golongan rumah yang dihuni.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya)
|6628| 08 11 2017
Perihal : Pengaduan
Dengan Hormat,
berikut data pribadi saya

Dengan ini menyampaikan surat pengaduan

adapaun rinciannya sebagai berikut :
1. Sebelumnya saya membeli KPR bersubsidi di daerah Garut pada sebuah develover bernama PT Rekasarana Persada dengan pembiayaan dibantu oleh Bank BTN pada tahun 2016
2. Pada tanggal 28 Juli 2016 telah terbit SP3K untuk an. Galih Sentien Natra dengan no SP3K e0094/00034/SP3K/VII/2016.
3. Hingga saat hari ini tanggal 8 Nov 2017 unit (rumah) tersebut tidak bisa ditempati dikarenakan fasilitas air (PDAM) belum terpasang, PDAM adalah fasilitas air satu-satunya yang memungkinkan di unit (rumah) kami.
4. Masalah ini dialami oleh seluruh unit di bok P (sekitar 10 unit).

dari uraian rincian diatas maka saya menduga adanya pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh pihak pengembang yaitu PT REKSASARANA PERSADA yang menangani pembangunan Bumi Malayu Asri tahap 3.

Dari data kronologis diatas maka kami ingin meminta solusi yang tepat dan adil untuk kami agar unit (rumah) kami dapat segera di tempati.

atas perhatiannya saya ucapkan banyak terimakasih
Galih Sentien Natra
Jawaban :Sdr.Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:
1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah nomor 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bahwa pada pasal 25 ayat (3) huruf b terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dan PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;

2) Sebelum dilakukan akad kredit, seharusnya fisik bangunan telah berfungsi;

3) Kami sarankan Saudara Yolyus berkoordinasi dengan PT REKSASARANA PERSADA , Bank BTN dan PPDPP terkait kondisi keadaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tersebut, dan apabila Saudara merasa dirugikan, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

4) Alamat korenspondensi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang Pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan alamat Jl. Falatehan II No 27 Melawai-Kebayoran Baru Jakarta Selatan 021-27510964.



Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan
|6626| 31 10 2017Hendri Kristiyanto
Perihal : Perijinan lahan Perumahan MBR Godean Jogja Hill
Selamat Siang Bapak / Ibu,

Saya ingin menanyakan perihal perijinan perumahan MBR Godean Jogja Hill. Apakah perumahan tersebut ikut program perumahan MBR dari pemerintah? dan mengapa hingga saat ini ijin. perumahan tersebut belum turun dari Pemda Sleman? padahal kami sebagai konsumen sudah menunggu hampir 18 bulan tanpa kepastian.
Jika perumahan tersebut merupakan program pemerintah mohon kiranya perijinannya untuk dimudahkan agar mimpi kami bisa mempunyai rumah sendiri dapat terwujud

Terima Kasih
Jawaban :Sdr. Hendri Kristiyanto, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah nomor 26/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah harga rumah dan konsumen yang akan menerima rumah tersebut.

2) Yang menentukan perizinan adalah Pemerintah Daerah dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah diberi kemudahan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan, nonperizinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah.

3) Untuk itu kami sarankan pengembang untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perum
Halaman :  1 2 3 >  Last ›